Regulasi pemerintah atas kenaikan harga BBM

Sumber: Google (red)

Penulis: Ardi Permana Putra

Pergantian pemerintahan baru ditahun 2014 ini, pastinya membawa harapan baru bagi rakyat Indonesia. Permasalahan-permasalahan pokok di Indonesia sebelumnya diharapkan dapat diselesaikan secara tuntas. Pada saat kampanye pemilihan presiden waktu yang lalu, presiden kita yang terpilih saat sekarang banyak sekali mengeluarkan  terobosan untuk mengatasi masalah yang Indonesia alami sekarang maupun dimasa mendatang, proyek 3 kartu sakti, tol laut, membangun kilang minyak, dan yang paling diandalkan waktu berebut kursi presiden yang lalu adalah revolusi mental, dari semua bentuk terobosan tersebut akan dinanti oleh rakyat Indonesia, mereallisasikannya disertai dengan system yang tepat, agar tidak berjalan ditempat, seperti waktu-waktu yang lewat. 

 Polemik permasalahan dari masing-masing presiden yang telah menjabat dinegara kita yang tercinta ini adalah penggunaan subsidi bahan bakar minyak. Anggaran subsidi bahan bakar minyaklah yang paling tertinggi diantara anggaran subsidi yang lain, apalagi subsidi bahan bakar minyak tidak sepenuhnya dinikmati oleh kalangan terbawah namun kalangan-kalangan ataslah yang memiliki mobil mewah yang paling banyak mencicipi. Harga bahan bakar minyak juga mempengaruhi naiknya harga bahan pokok, ditambah lagi rencana pemerintah menaikkan harga bahan minyak yang akan terealisasi diakhir bulan November ini. Banyak sekali kalangan yang menuai pro dan kontra dari kebijakan pemerintah yang tidak popular  satu ini. Memang seharusnya kita memaklumi besarnya anggaran subsidi bbm menghambat pembangunan infrastruktur, pemerataan kesejahteraan, pendidikan untuk orang-orang yang tidak mampu, kesehatan yang dinikmati untuk semua kalangan, dan lain sebagainya, apalagi janji-janji pemerintah membutuhkan banyak sekali anggaran untuk membiayai program yang salah satunya sudah dicanangkan yaitu kartu Indonesia sehat, Indonesia pintar, dan kartu keluarga sejahtera. Namun semuanya dirasa tidak berguna jika rakyat miskin tidak mampu untuk membeli mahal nya harga bahan pokok, ditambah lagi bentuk kompensasi dari kartu keluarga sejahtera hanya bernilai empat ratus ribu rupiah.

Penggunaan bentuk kartu sebagai system pengawasan pemerataan kesejahteraan memang patut diapresiasi, maraknya kasus korupsi dapat diperkecil dengan system berbentuk kartu yang diberikan kemasyarakat. Seharusnya system kartu tersebut juga diaplikasikan kedalam penggunaan subsidi bahan bakar minyak, kartu subsidi bahan bakar minyak hanya dibagikan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan dan berperan didalam naik turunnya bahan pangan, seperti nelayan, angkutan umum, angkutan distribusi bahan pokok, dan lain sebagainya. Bayangkan saja jika ada kartu bahan bakar minyak, orang-orang berbondong menggunakan angkutan umum yang sangat murah karena diberi subsidi bbm, dan meninggalkan kendaraan pribadi karena sangat mahalnya bahan bakar minyak non subsidi. Berkurangnya polusi udara dan meningkatkan kesejahteraan bagi supir angkot. Dengan ada nya kartu subsidi bbm masyarakat tidak perlu takut dengan akan mahalnya harga bahan pokok, karena dengan sangat murahnya harga subsidi bbm menutup kemungkinan meningkat nya harga distribusi yang akan mempengaruhi harga bahan pokok. 

Saya yakin dengan adanya subsidi bahan bakar minyak yang berbasis kartu, Indonesia akan sejahtera, dan tidak ada lagi konflik berkepanjangan dari penggunaan subsidi bbm. Saya harap ide ini dapat diaplikasikan oleh pemerintah.